LEMBAGA KERJASAMA EKONOMI

Kerja sama ekonomi antarnegara diselenggarakan agar setiap negara mendapatkan keuntungan. Supaya kerja sama ekonomi menguntungkan, perlu diatur melalui lembaga ekonomi antarnegara. Lembaga ekonomi antarnegara dapat bersifat regional yang hanya mencakup negara-negara di kawasan tertentu atau bersifat  internasional yang mencakup negara-negara di seluruh dunia.

a.         Lembaga Kerja Sama Ekonomi Regional

1.      ASEAN

Selain dalam bidang politik, ASEAN juga menyelenggarakan kerja sama di bidang ekonomi. Kerja sama ekonomi negara-negara kawasan Asia Tengara diselenggarakan melalui komite-komite bidang ekonomi ASEAN. Ada lima komite ASEAN untuk bidang ekonomi yang berkedudukan tetap di negara-negara pendiri ASEAN. Lima komite tersebut adalah sebagai berikut:

a).  Komite Keuangan dan Perbankan (Committee on Finance and Banking-COFAB), berkedudukan di Thailand.

b).  Komite Bahan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan (Committee on Food Agricultural and Forest-COFAF), berkedudukan di Indonesia.

c).  Komite Industri, Mineral, dan Energi (Committee on Industry, Mining and Energi-COIME), berkedudukan di Filipina.

d).  Komite Perhubungan dan Komunikasi (Comminittee on Transportation and Communication-COTAC), berkedudukan di Malaysia.

e).  Komite Perdagangan dan Pariwisata (Committee on Trade and Tourism-COTT), berkedudukan di Singapura.

        Sumber: https://www.kemlu.go.id.

Gambar 3.2. ASEAN Summit 2011

2).  APEC 

Sumber: http://upload.wikimedia.org

Gambar 3.3 Lambang APEC

Forum Kerja  sama  Ekonomi Negara-Negara  di Asia  dan  Pasifk  (Asia Pacifc Economic Cooperation) APEC dibentuk di Australia pada tahun 1989. Anggota APEC terdiri atas negara-negara dari Benua Asia, Australia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Tujuan APEC adalah menjalin kerja sama perdagangan, investasi, pariwisata, dan memperkuat perdagangan multilateral bagi kepentingan Asia Pasifk. Sebagai anggota APEC, Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT II APEC yang diselenggarakan pada tanggal 5 November 1994 di Bogor. KTT ini menghasilkan Deklarasi Bogor (Bogor Declaration). APEC mencanangkan perdagangan bebas pada tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 untuk negara berkembang.

3).  ADB

Sumber: http://topnews.in

Gambar 3.4 Lambang ADB

Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank-ADB), didirikan tanggal pada 19 Desember 1966. ADB berpusat di Manila, Filipina. Negara yang menjadi anggota ADB terdiri atas negara-negara di kawasan Asia Pasifk. Tujuan didirikan ADB adalah untuk membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan masa pembayaran dalam jangka panjang serta bunga yang rendah.

b. Lembaga Kerja Sama Ekonomi Internasional

Lembaga kerja sama ekonomi internasional ada yang berada dalam naungan PBB ada pula yang di luar naungan PBB. Lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1.      Lembaga Kerja Sama Ekonomi Internasional dalam Naungan PBB

a).  IMF

 Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) adalah lembaga keuangan internasional di bawah naungan PBB yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. IMF didirikan pada tanggal 27 September 1945. Markas besar IMF berada di Washington DC, Amerika Serikat.

Tujuan IMF adalah memajukan kerja sama internasional dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan mencapai kemakmuran bersama anggota-anggotanya.

b). World Bank

Bank Dunia (World Bank) atau Bank Pembangunan dan Pengembangan Internasional (International Bank for Recontruction and Development-IRBD) didirikan pada tanggal 27 Desember 1947. Bank Dunia berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. Lembaga ini didirikan untuk memecahkan masalah moneter dan keuangan lainnya.

Kegiatan utama Bank Dunia pada masa awal pendiriannya lebih difokuskan untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara-negara yang menderita karena Perang Dunia II. Pada perkembangan selanjutnya, bantuan Bank Dunia dialihkan kepada pemberian pinjaman dalam rangka membantu negara-negara berkembang yang menjadi anggota Bank Dunia. Pinjaman yang dibiayai oleh Bank Dunia hanya ditujukan untuk proyek-proyek yang produktif.

c). WTO

Organisasi Perdagangan Dunia  (World Trade Organization-WTO) adalah organisasi internasional yang bertugas menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antarnegara serta mengatasi perselisihan perdagangan antarnegara. WTO dibentuk pada tahun 1995 sebagai pengganti dari General Agreement on  Tarif and Trade (GATT) yang dibubarkan pada tanggal 12 Desember 1995.

WTO bertujuan memantau pelaksanaan perjanjian dagang yang telah disepakati bersama dan mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional negara anggota. Selain itu, WTO juga berperan sebagai forum negosiasi perdagangan dan  aktif  dalam  menangani  konfik  perdagangan  yang  terjadi. WTO  juga memberikan bantuan teknik dan pelatihan bagi negara-negara berkembang dalam bidang yang berhubungan dengan perdagangan internasional serta bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya.

d).  FAO

 Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agricultural Organization-FAO) didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 di Kanada. Markas besar FAO berada di Roma, Italia. Tujuan didirikannya FAO untuk meningkatkan jumlah dan mutu pangan serta menyelenggarakan persediaan bahan makanan dan produksi agraris internasional. Indonesia sebagai anggota FAO pernah menerima penghargaan atas keberhasilannya dalam meningkatkan produksi beras.

e).  ILO

Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization-ILO) merupakan organisasi buruh dunia. ILO memiliki tugas dan tujuan memperbaiki syarat dan kondisi kerja, mengatur standar upah internasional, hak dan kewajiban buruh, serta meningkatkan kesejahteraan buruh. Prinsip yang digunakan ILO sebagai dasar kegiatannya adalah perdamaian abadi dapat dicapai jika didasarkan pada keadilan sosial.

f).  IFC

IFC  (International Finance Cooperation)  merupakan organisasi kerja sama di bidang keuangan dan merupakan bagian dari Bank Dunia. IFC memberikan pinjaman kepada pengusaha-pengusaha swasta serta membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. IFC didirikan pada tanggal 24 Juli 1956 di Washington DC, Amerika Serikat. Tujuan didirikannya IFC adalah untuk membantu penambahan modal yang sudah ada dan membantu memberikan kredit jangka panjang kepada pengusaha swasta yang memperoleh jaminan dari negara asalnya.

g).  UNDP

UNDP (United Nations Development Program) adalah badan PBB yang memberikan sumbangan untuk membiayai program-program pembangunan terutama bagi negara-negara berkembang. UNDP dibentuk pada bulan November 1965.  Proyek-proyek yang dilakukan oleh UNDP antara lain seperti berikut:

(1)  Mencari, meneliti, dan mengaktifkan potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan serta sumber daya lain yang diperlukan bagi pembangunan.

(2) Membantu pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di negara-negara yang sedang berkembang dengan keterampilan kejuruan dan keterampilan profesional.

(3) Membina riset ilmiah yang berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan serta membantu pengembangan teknologi terapan.

(4)   Membina penyusunan rencana pembangunan nasional maupun regional.

h).   UNIDO

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) merupakan organisasi pembangunan industri PBB yang didirikan pada tanggal 24 Juli 1967 dan berkedudukan di Wina, Austria. Tujuan UNIDO adalah untuk memajukan perkembangan industri di negara-negara berkembang, yaitu dengan memberikan bantuan teknis, program-program latihan, penelitian, dan penyediaan informasi. Tugas-tugas  UNIDO antara lain:

(1)  Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh badan-badan lain dalam lingkungan PBB yang berkaitan dengan bidang pengembangan industri.

(2)    Menyediakan forum konsultasi dan negosiasi antara negara berkembang dan negara industri maju

(3)   Membantu menyusun program perbaikan dalam sistem perindustrian secara internasional, dengan penekanan utama pada percepatan, alih pengetahuan teknis dan teknologi ke negara-negara berkembang, serta memperkuat peran paten untuk merangsang inovasi atau penemuan-penemuan baru dalam industri

 2).  Lembaga Kerja Sama Ekonomi Internasional di Luar Naungan PBB

a).  OPEC 

Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (Organization Petrolium Exporting Countries-OPEC) didirikan pada tahun 1960 atas prakarsa lima negara pengekspor minyak, yaitu Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Irak, dan Venezuela. Tujuan OPEC adalah memenuhi kebutuhan minyak dunia dengan prinsip saling menguntungkan, mengatur pemasaran minyak sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat sesama anggota OPEC, menentukan jumlah produksi minyak dunia. Semula Indonesia merupakan anggota OPEC. Namun,  pada bulan Mei 2008, Indonesia mengumumkan keluar dari OPEC, karena sejak tahun 2003 Indonesia telah menjadi negara importir minyak dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan.

b).  OECD

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) merupakan organisasi yang bergerak di bidang kerja sama ekonomi dan pembangunan. OECD didirikan di Paris pada tahun 1960.  Tujuan OECD pada awalnya membantu memajukan produksi, kesempatan kerja, dan pendapatan nasional negara anggotanya. Kemudian, organisasi ini berkembang menjadi suatu organisasi penelitian ilmiah dan perundingan masalah ekonomi.

c).  IGGI dan CGI

IGGI (Inter Government Group on Indonesia) merupakan gabungan negara-negara industri maju yang dibentuk dengan tujuan memberikan bantuan pinjaman kepada Indonesia dengan syarat lunak. Indonesia menerima bantuan dari IGGI sejak tahun 1967. Bantuan awal dari IGGI dalam bentuk

penyusunan Program Rencana Pembangunan Lima Tahun Indonesia, Repelita I (1969-1973) dan bantuan dana pinjaman.

Pada tanggal 25 Maret 1992, IGGI dibubarkan karena Belanda sebagai ketua dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Sebagai

penggantinya, dibentuklah CGI  (Consultative Group for Indonesia).  CGI

dibentuk oleh Bank Dunia (World Bank) atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai pengganti IGGI. Anggota-anggota CGI terdiri atas negara-negara dan lembaga-lembaga internasional yang sebagian besar merupakan mantan anggota IGGI.

Pada tanggal 24 Januari 2007, Indonesia memutuskan untuk membubarkan

CGI. Keputusan membubarkan CGI murni dari pemerintah Indonesia dengan alasan utamanya adalah bahwa CGI tidak lagi murni menjadi forum

konsultasi perencanaan dan pendanaan pembangunan Indonesia, namun telah dimanfaatkan sebagai forum politik negara-negara donatur. Dengan dibubarkannya CGI, Indonesia menyatakan diri sudah mampu melakukan

perencanaan pembiayaan pembangunan sendiri.